Kedaulatan pangan merupakan konsep yang sampai saat ini paling tepat dalam mengatasi masalah pangan di Indonesia. Konsep ketahanan pangan yang ada terbukti tidak dapat benar-benar mengatasi masalah pangan. Sebagai buktinya, swasembada beras yang diklaim pemerintah ternyata tidak merubah posisi Indonesia sebagai negara yang masih mengalami kelaparan. Dalam laporan World Food Program (WFP) tahun 2008 disebutkan masih ada empat juta penduduk kelaparan (WFP, 2008). tak hanya itu, Lebih ironis lagi karena prevalensi gizi buruk[1] meningkat dari tahun 2002 ke 2005[2] (Depkes, 2006).
Bagaimana mungkin ada penduduk kelaparan jika produksi lebih besar daripada konsumsinya? Ini hanya bisa terjadi jika produksi tidak disertai dengan distribusi, akses dan kontrol. Pada sisi yang lain pangan telah menjadi komoditas perdagangan dan politis yang hanya menguntungkan sebagian orang.
Kedaulatan pangan merupakan konsep yang memastikan bahwa pangan tetap menjadi hak bagi setiap orang. Setiap orang berhak mendapat makanan yang cukup jumlah dan gizinya serta tersedia setiap saat. Setiap orang, kelompok masyarakat dan negara berhak mengakses dan mengontrol berbagai sumberdaya produktif. Selain itu juga berhak menentukan kebijakan produksi, distribusi dan konsumsi pangannya sesuai dengan kondisi ekologi, sosial, ekonomi dan budaya khas masing-masing. Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) meyakini bahwa impian ini diupayakan untuk bisa dicapai dengan memastikan reforma agraria, pertanian berkelanjutan, perdagangan yang adil dan pola konsumsi pangan lokal (Maguantara et. al, 2005).
Seperti konsep-konsep lainnya, kedaulatan pangan juga sangat tergantung pada pelaksanaannya. Salah satu faktor krusialnya adalah sejauhmana terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender dalam pelaksanaan konsep tersebut. Perempuan (hendaknya) mendapat porsi penting karena jumlah, potensi dan masalah-masalah yang dihadapi perempuan dalam program pembangunan sebelumnya. jumlah perempuan di Indonesia tahun 2005 adalah 108.472.769 orang atau 1/2 dari jumlah penduduk Indonesia (diakses dari www.datastatistik-indonesia.com pada Maret 2009).. Baik secara alamiah atau sebagian besar karena faktor budaya, perempuan memiliki potensi yang berbeda dengan laki-laki dalam mengelola pangan. Mengutip pernyataan Tandziha (2008), setidaknya ada empat potensi perempuan, seperti : 1) perempuan memainkan peran penting dalam strategi keberlangsungan hidup khususnya rumah tangga miskin, 2) 60-80% produksi pangan di negara berkembang dilakukan oleh perempuan, dengan peranan sebagai produsen, penyedia dan pendistribusi pangan di rumah tangga, 3) Pendapatan ditangan perempuan memberikan kontribusi 4 kali keadaan gizi yang lebih baik dibanding ditangan laki-laki, dan 4) rasa sosial, toleransi, ikatan kelompok, jiwa interpreneur (keseimbangan pendapatan-pengeluaran), perhatian terhadap pemenuhan kebutuhan dasar keluarga, terutama bagi anak-anaknya, dan pendidik pertama dan utama bagi generasi penerus keluarga, bangsa, dan negara.
Dilihat dari sisi masalah, pangan yang dihadapi perempuan erat kaitannya dengan masalah konstruksi sosial budaya tentang status dan peran perempuan dan laki-laki di masyarakat. Sampai saat ini meskipun pengarusutamaan gender (PUG) telah menjadi bagian dalam perencanaan pembangunan dari pusat sampai daerah kenyataannya perempuan masih berhadapan dengan masalah buta huruf, angka kematian ibu yang tinggi[3], dan masalah kekurangan pangan.
Merujuk pada empat pilar kedaulatan pangan di atas, secara singkat pilar-pilar tersebut dapat dikelompokkan dalam tiga kegiatan yaitu produksi, konsumsi dan distribusi. Perempuan dapat berperan dalam ketiga bidang tersebut.

Peran Perempuan dalam Produksi Pangan
Eliminasi peran perempuan dalam bidang pertanian yang disebabkan karena teknologi di bidang pertanian yang tidak berperspektif gender merupakan kajian klasik. Desakan ekonomis dan politis pada produksi padi menyebabkan produksi padi lebih berorientasi pada peningkatan kuantitas produksi sehingga teknologi dikembangkan pada arah perbanyakan dan percepatan produksi tanpa memperhatikan dampaknya pada eliminasi peran perempuan dalam produksi pangan. Ani-ani diganti dengan parang, sistem penyimpanan padi dari bentuk ikatan diganti dengan penyimpanan dalam bentuk gabah juga berimplikasi pada diperlukannya tenaga laki-laki untuk merontokkan padi dan pengurangan tenaga perempuan untuk mengikat dan menyusun, penumbukan padi oleh perempuan diganti dengan mesin giling yang hanya bisa dioperasikan oleh laki-laki karena memerlukan tenaga besar, dan traktor yang tidak bisa dioperasikan oleh perempuan kerap diperbincangkan sebagai teknologi yang tidak berperspektif gender. Pendekatan lokalitas sosial, budaya, dan ekologis yang menjadi pertimbangan utama kedaulatan pangan seharusnya dapat menghindarkan perempuan dari kejadian serupa.
Reforma agraria sebagai salah satu pilar kedaulatan pangan telah banyak mendapatkan masukan agar memperhatikan akses tanah bagi perempuan terutama memperhatikan Kepala Keluarga (KK) perempuan, janda, dan perempuan tidak menikah. Sayangnya sampai saat ini hal tersebut masih jauh dari harapan. Sebuah studi yang dilakukan penulis di Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Perhutani Kabupaten Kuningan menunjukkan keanggotaan Kelompok Tani Hutan (KTH) ternyata hanya melibatkan laki-laki. Hal ini merupakan indikasi bahwa reforma agraria yang diupayakan masih bias KK laki-laki.
Pertanian berkelanjutan yang ditawarkan sebagai konsep yang menjamin kemampuan petani untuk melakukan aktivitas produksi terus menerus membuka peluang bagi peran petani perempuan. Penyediaan pupuk, bibit/benih dan pengendalian hama yang selama ini dilakukan oleh industri (pabrik) harus diambil alih oleh petani termasuk petani perempuan. Meskipun penelitian pendahuluan di Tanggerang pada petani hortikultura organik di dataran rendah pada tahun 2009 masih menunjukkan dominasi peran laki-laki dalam proses produksi. Persiapan kompos, pemupukan, penanaman, dan pemanenan dilakukan oleh laki-laki.
Hak perempuan atas proses produksi pangan dapat lebih optimal jika teknologi pertanian, sistem agraria dan pola produksi pangan secara keseluruhan memperhatikan keterlibatan perempuan. Tanpa perombakan cara pandang terhadap apa yang sebenarnya dapat dan harus dikerjakan perempuan dan laki-laki, kasus di Tanggerang tetap akan berulang.

Peran Perempuan dalam Konsumsi Pangan
Peran perempuan yang kuat pada pangan ditunjukkan pada pengaturan konsumsi pangan. Sesuai dengan peran klasik perempuan di ranah domestik, perempuan merupakan pengatur konsumsi, jumlah, jenis dan cara pengolahan makanan. Memilih, memasak dan menghidangkan makanan secara kultur patriarkat menjadi tugas perempuan. Namun kenyataannya asupan gizi perempuan lebih rendah dari pada laki-laki (suami dan anak).
Konsumsi pangan lokal sebagai salah satu pilar kedaulatan pangan seharusnya memperhatikan perempuan tidak hanya sebagai pengatur namun sebagai pengakses konsumsi tersebut. Konsumsi makanan yang beraneka ragam sesuai dengan potensi alam dan budaya setempat baru akan menjamin ketercukupan pangan bagi setiap orang jika kerangka kultural dan struktural yang mengatur akses jumlah dan kualitas makanan menjamin akses dan kontrol pangan bagi perempuan dan laki-laki.

Peran Perempuan dalam Distribusi Pangan
Perempuan sejak di peran domestik merupakan agen distribusi pangan melalui jaringan pertetanggaan atau kekerabatan. Sebuah studi di Desa Padabeunghar Kabupaten Kuningan Jawa Barat menunjukkan perempuan memegang peranan penting dalam mendistribusikan hasil panen pada penduduk desa lainnya. Kebiasaan untuk mengirim hasil panen kepada saudara dan tetangga menyebabkan semua orang mendapatkan akses pada makanan bahkan yang tidak pernah mereka tanam. Kebiasaan ini juga berlaku untuk makanan matang, tetangga terdekat akan mendapat kiriman kacang rebus, kripik pisang bahkan sayur asem yang dimasak sore tadi (Purnomo, 2006), Dalam lingkup desa dan kerabat, perempuan memiliki akses dan kontrol pada distribusi pangan.
Dalam lingkup nasional dan internasional, kebijakan distribusi hanya bisa dipengaruhi melalui keterlibatan perempuan dalam aktivitas mempengaruhi dan membuat keputusan. Keterlibatan perempuan ini hanya merupakan prasyarat agar setiap keputusan memperhatikan kepentingan perempuan yang sering diabaikan. Ini perlu dilakukan karena tanpa perlindungan yang jelas, perempuan tidak terjamin akan mendapat akses tempat di pasar, kualitas dan harga barang, sarana transportasi, serta fasilitas baik yang disediakan negara maupun masyarakat.
Peran perempuan di produksi, konsumsi dan distribusi pangan merupakan upaya menjamin akomodasi perempuan dalam proses mewujudkan kedaulatan pangan sebagai bagian dari lokalitas masyarakat. Memperhatikan perempuan dalam proses mewujudkan kedaulatan pangan, sama pentingnya dengan memperhatikan keberlanjutan daya dukung ekologi pada pertanian, kedaulatan petani pada lahan, bibit/benih dan saprotan perdagangan yang adil serta perwujudan konsumsi pangan lokal yang beragam. Ketidakadilan pada perempuan yang mungkin ada sebagai hasil sampingan dari proses yang tidak memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender tidak perlu ada.

Daftar Pustaka

Maguantara, Yusuf Napiri, et. al., 2005 (ed). Ayo Wujudkan Kedaulatan Atas Pangan: Panduan dan Modul Pendidikan untuk Aksi Pembaharuan Sistem Pangan Komunitas Desa

Purnomo, Agustina Multi, 2006. Strategi Nafkah Rumahtangga Desa Sekitar Hutan: Studi Kasus Desa Peserta PHBM (Pengelolaam Hutan Bersama Masyarakat) di Kabupaten Kuningan, provinsi Jawa Barat. Tesis. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Tanziha, Ikeu Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan Berbasis Agroekosistem Pedesaan disampaikan dalam Seminar Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan, PSW-PSP3 LPPM IPB, 22 Desember 2008.

[1] Gizi buruk merupakan status keadaan gizi yang paling mengkhawatirkan setelah rawan pangan, kelaparan, kurang
[2] Rentang tahun yang meliputi tahun 2004, tahun yang dinyatakan sebagai tahun swasembada pangan dalam kampanye politik SBY dan JK
[3] Angka kematian Ibu di Indonesia sekarang ini adalah 307/100000 kelahiran per tahun (Depkes, 2008)

Agustina Purnomo
naskah yang sama dipublikasikan di majalah Organis, Edisi No. 23/Th 6 (April-Juni 2009)

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.