Tulisan ini disusun dari workshop PUG dalam penyusunan anggaran yang diselnggarakan oleh sub bagian sosial Pemda Kabupaten Bogor yang dilaksanakan pada tanggal 24 November 2008. Penulis diundang sebagai moderator dengan pembicara dari KPP (Kementrian Pemberdayaan Perempuan).

Beberapa hal yang dapat dicatat dari pembicara adalah sebagai berikut:

PUG menjadi program pembangunan yang sangat jitu untuk menghadapi masalah-masalah pembangunan di Indonesia ini. PUG harus menjadi komitmen yang sangat serius karena PUG merupakan bagian dari pembangunan yang sangat penting, yaitu pembangunan manusia. Pembangunan manusia terbagi menjadi tiga, pembangunan kualitas, produktivitas dan masa depan. Manusia di sini berarti seluruh manusia, laki-laki dan perempuan tanpa terkecuali.

PUG lahir karena ternyata pembangunan manusia belum sepenuhnya adil bagi laki-laki dan perempuan. Produk pembangunan baik di tataran kebijakan maupun pelaksanaan tidak adil. Ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Bogor atau Indonesia tetapi fenomena global di dunia.

Ketidakadilan ini tidak hanya terjadi di berbagai wilayah namun juga terjadi di berbagai sektor kehidupan seperti dalam relasi sosial, politik dan relasi ekonomi. Di sektor politik, kebijakan keterwakilan 30 persen perempuan dalam dewan legislatif belum terpenuhi. Di sektor ekonomi, perempuan masih tidak memiliki kemadirian ekonomi baik disebabkan oleh keterbatasan kemampuan individu maupun karena larangan suami dalam rumah tangga. Padahal, ketidakmandirian ekonomi perempuan ini menyebabkan masalah ekonomi susulan jika kepala rumahtangga kehilangan kemampuan mencari nafkah. Masalah ekonomi yang kemudian muncul adalah fenomena anak putus sekolah, PSK, anak terlantar dan kemudian menambah daftar masyarakat miskin yang harus ditanggung negara.

Ketidakadilan ini mendorong agar ada upaya untuk mewujudkan keadilan. PUG merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan keadilan gender tersebut.

Sebenarnya PUG tidak berarti pembelaan hak-hak perempuan. Arah PUG yang terkesan menjadi upaya pembelaan perempuan karena data menunjukkan perempuan masih ada dalam posisi yang ditidak-adili. Data-data statistik menunjukkan kualitas hidup perempuan ditinjau dari GEM, akses politik, akses jabatan tinggi (eselon), partisipasi angkatan kerja, tingkat melek huruf, kesehatan dan tingkat pendapatan masih lebih rendah dari pada laki-laki. Arah PUG mungkin akan bergeser pada laki-laki jika data menunjukkan laki-laki yang berada pada kondisi yang lebih buruk.

Bentuk PUG yang paling nyata ada pada kebijakan baik di tahap perumusan, pelaksanaan dan pemantauan (evaluasi). Perumusan kebijakan harus memperhatikan aspirasi masyarakat sehingga proses perumusan kebijakan seyogyanya bersifat partisipatif. Proses partisipatif meliputi proses identifikasi persoalan dan menentukan prioritas. Data sangat diperlukan dalam proses identifikasi persoalan agar kebijakan anggaran dapat menjawab masalah yang benar-benar terjadi.

Redistribusi menjadi kata kunci untuk meningkatkan kualitas manusia laki-laki dan perempuan. Pembangunan dengan meninggalkan perempuan sebagai salah satu aspek dalam pembangunan akan menghambat proses redistribusi. Rendahnya kualitas hidup perempuan akan menimbulkan masalah baru yang meminta distribusi anggaran baru.

Perbaikan pada sistem anggaran akan mendukung lahirnya good governance yang bercirikan keadilan anggaran dan percepatan redistribusi. Ini berarti good governance akan terwujud jika PUG disertai ARG dapat diwujudkan di daerah dan negara.

(Tulisan yang sama diposting di www.forumpsw.psg.org)

Agustina Purnomo

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.